EMAIL US AT info@ie2i.or.id
CALL US NOW
DONATE NOW

Meningkatkan Rasio Elektrifikasi Indonesia dan Mencapai Kesepakatan Paris

Oleh Satya Hangga Yudha Widya Putra, B.A. (Hons), MSc.
Co-Founder Indonesian Energy and Environmental Institute (IE2I) dan Penerima Beasiswa LPDP (PK-51)

THE Economist Intelligence Unit memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stabil 5 persen per tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Menurut PricewaterhouseCoopers (PwC), perekonomian di Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2030 dan 4 besar dunia pada tahun 2050. Untuk mencapai target ini Indonesia harus berinvestasi dalam infrastruktur, termasuk power atau listrik, untuk meningkatkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Indonesia saat ini adalah negara dengan populasi terbesar ke-4 dengan 263 juta orang dan berkembang pesat, khususnya populasi kelas menengah. Dikarenakan pendapatan per kapita dan rasio elektrifikasi yang rendah, akan ada pertumbuhan besar dalam permintaan listrik. Perusahaan Listrik Negara (PLN) memproyeksikan bahwa permintaan listrik di Indonesia akan tumbuh sekitar 8,4 persen antara tahun 2017 dan 2026.

Hingga akhir 2017, rasio elektrifikasi Indonesia mencapai 95,35 persen, melebihi target rasio elektrifikasi yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yaitu 92,75 persen. Tahun 2017, 70 kontrak energi baru terbarukan ditandatangani (1.214,1 MW), lebih besar dari jumlah yang ditandatangani dalam 3 tahun sebelumnya (51 kontrak).

Rasio elektrifikasi adalah persentase rumah tangga Indonesia yang terhubung ke jaringan listrik negara. Program listrik Indonesia dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dan partisipasi pihak swasta.

Angka 95,35 persen cukup besar kalau kita bandingkan dengan rasio elektrifikasi di tahun 2014 (84,34 persen). Rasio elektrifikasi yang dicapai sekarang telah mendekati target pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi ke 99  persen pada tahun 2020.

Namun demikian, kapasitas pembangkit listrik Indonesia dari PLN dan anak perusahaannya, yang berada di 61 GW (pada akhir 2017), masih belum dapat memenuhi kebutuhan permintaan listrik.

Konsumsi listrik per kapita di Indonesia masih di bawah negara-negara Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara (Association of South East Asian Nations/ASEAN) lainnya. Misalnya, pada tahun 2016, konsumsi listrik per kapita di Indonesia mencapai 956 kilowatt per jam (kWh). Figur ini lebih rendah daripada Vietnam (1.530 kWh) dan Thailand (2.620 kWh).

Karena Indonesia adalah negara kepulauan, tidak semua pulau terhubung dengan jaringan listrik nasional dan jarak dari satu desa ke desa lain sangat panjang. Demikian pula, rasio elektrifikasi di bagian barat setinggi 99,99 persen (Daerah Khusus Ibukota Jakarta) tetapi di bagian timur masih rendah yaitu 59,85 persen (Nusa Tenggara Timur).

Sumber energi listrik di Indonesia datang dari batubara (57,22 persen), gas (24,82 persen), minyak (5,81 persen), dan energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) sebesar 12,15 persen. Indonesia memiliki potensi besar dalam EBKTE, lebih dari 420 GW. Pembangkit listrik potensial tenaga air sebesar 75 GW sedangkan panas bumi sebesar 29 GW diikuti oleh biomassa/biogas (32,6 GW), tenaga surya (207,8 GWp)  atau 4,80 kWh/m2/hari,  angin (60,6 GW)  atau 3 – 6 m/s), dan tenaga gelombang laut (17,9 GW).

Untuk mencapai 23 persen EBTKE pada tahun 2025 dan 31 persen EBTKE pada tahun 2050 dan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030 atau 41 persen dengan bantuan internasional, Indonesia harus membangun pembangkit listrik di daerah terpencil menggunakan EBTKE. Untuk Indonesia bagian timur, PLN harus menyediakan pembangkit listrik kelautan sebagai margin cadangan.

Kementerian ESDM harus terus menyediakan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) menggunakan dana APBN. Tahun lalu, Kementerian ESDM telah menerangi 79.564 rumah di 5 provinsi. Kementerian ESDM harus bisa mengalokasikan LTSHE kepada 255 ribu rumah di 2.519 desa di seluruh Indonesia. Menurut Kementerian ESDM, LTSHE dapat menyala hingga 6 jam, 12 jam atau dapat beroperasi maksimum hingga 60 jam dalam 1 kali pengisian baterai.

Karena harga listrik dari EBTKE masih lebih mahal daripada harga listrik dari bahan bakar minyak (BBM), Indonesia harus mengembangkan hibrid EBTKE untuk melindungi daya beli masyarakat dan daya saing industri. Agar upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi ke seluruh rakyat Indonesia dengan harga yang murah dan terjangkau, meningkatkan APBN, dan mendongkrak investasi dan pertumbuhan, sesuai dengan target pemerintah tercapai.

Indonesia perlu menghapus dan mengubah perizinan dan regulasi yang menghambat investasi dan mempercepat pengambilan keputusan strategis. Diperkirakan tahun 2018 investasi dalam EBTKE hanya US$2,01 miliar (walaupun ini naik 35,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya US$1,3 miliar tetapi angkanya masih kecil.

Sebaiknya, Indonesia meningkatkan kapasitas pembangkit listrik yang sekarang terpasang 61 GW menjadi 68 GW dengan berinvestasi di EBTKE di akhir tahun 2018, di atas target 65 GW.

Pemanfaatan EBTKE dapat mendorong penurunan emisi karbon dioksida (CO2) dan ini bisa membantu Indonesia untuk mencapai Kesepakatan Paris dimana Indonesia sudah menyutujui penurunan emisi sesuai Undang-Undang tentang Pengesahan Kesepakatan Paris ke Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) tentang Perubahan Iklim dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).

Pada tahun 2017, Indonesia dapat mengurangi 33,9 juta ton CO2 dan jika Indonesia meningkatkan penggunaan EBTKE ini akan terus mengurangi emisi CO2.

URL: http://rilis.id/meningkatkan-rasio-elektrifikasi-indonesia-dan-mencapai-kesepakatan-paris

satya hangga

VIEW ALL POSTS

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *