EMAIL US AT info@ie2i.or.id
CALL US NOW
DONATE NOW

Energi Terbarukan Mahal, Pemerintah Diminta Konsisten Kembangkan EBT

RILIS.ID, Jakarta— Energi baru dan terbarukan  (EBT) memiliki harga jual yang sulit bersaing dengan energi konvensional. Sementara EBT itu penting untuk menjaga ketahanan energi masa depan. Solusinya, pemerintah harus konsisten mengembangkan EBT di tengah semakin tingginya kebutuhan energi sementara cadangan energi fosil sangat terbatas.

Hal itu dikatakan Satya Hangga Yudha Widya Putra, Co-Founder Indonesian Energy and Enviromental Institute (IE2I) dalam acara 23rd Conference of Parties (COP23) di Bonn, Jerman, baru-baru ini.

Dalam keterangan pers yang diterima rilis.id, Rabu (22/11/2017), selain Hangga pembicara lain dalam pertemuan bertajuk “Rekonfigurasi Bisnis Berbasis SDA untuk Menghadapi Tantangan Baru” tersebut antara lain mantan Menko Maritim Dwisuryo Indroyono Soesilo, Manajer Sosial Chevron Indonesia Pinto Budi Bowo Laksono serta Jorina Waworuntu yang juga Manajer Lingkungan PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

“Pemanfaatan EBT tidak bisa ditunda-tunda, karena Indonesia menjadi negara yang meratifikasi Paris Agreement, yaitu komitmen mengurangi emisi karbon dalam menjaga perubahan iklim global,” ujar Hangga.

“Saat ini kita masih bergantung dari energi fosil yang semakin lama semakin mahal dan terbatas. Karena itu, kita dorong Pemerintah untuk lebih konsisten memberikan porsi bagi pengembangan EBT ke depan,” tambah Hangga.

Peraih gelar master dalam bidang kebijakan energi dan lingkungan dari New York University tersebut meyakini bahwa EBT akan menjadi sumber energi masa depan. Sebab, Indonesia memiliki potensi sumber daya energi baru terbarukan cukup besar. Seperti energi panas bumi, microhydro, energi angin maupun energi matahari. Hanya saja, harga jual dari EBT dinilainya masih belum kompetitif mengingat harganya masih lebih tinggi dibanding energi yang berasal dari fosil seperti batubara maupun gas.

“Pengembangan EBT juga harus dibarengi dengan semakin ekonomisnya harga jual. Oleh karena itu, kita perlu monitor Peraturan Menteri ESDM No. 50/2017, apakah regulasi ini masih menarik minat investor untuk mengeksplorasi potensi cadangan energi baru terbarukan atau sebaliknya. Karena selama  harga EBT masih di bawah harga energi fosil, maka EBT tidak akan bisa berkembang secara optimal,” jelasnya.

Sementara Indroyono yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) membeberkan mulai adanya transformasi bisnis di kalangan pelaku industri kehutanan di Indonesia saat ini dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Termasuk juga kesadaran anggota APHI untuk melakukan antisipasi dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

“Kami merekonfigurasi bisnis dengan mengembangkan agroforestry, ekowisata, jasa lingkungan seperti penyerapan karbon, bioenergi dan mengoptimalkan produk kayu. Kami bekerjasama dengan semua pihak untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.

 

Penulis Yayat R Cipasang.

satya hangga

VIEW ALL POSTS

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *